Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan menggelar sosialisasi Whistleblowing System (WBS) melalui Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu). Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru.

S egera laporkan ke Inspektorat untuk penanganan lebih lanjut

Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin saat membuka kegiatan tersebut meminta jajaran Organiasai Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan memanfaatkan Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan transparan.

“Sosialisasi ini digelar berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 166 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawas dan Sistem Pengaduan Terpadu dan Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) melalui Sistem Pengaduan Terpadu," ujar Munjirin, Rabu (6/4).

Dikatakan Munjirin, ASN dan masyarakat dapat melaporkan berbagai pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi  melalui kanal pengaduan yang telah disediakan.

"Sebanyak 14 kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta yang terbagi menjadi tiga kategori yakni pengaduan berbasis geo-tagging, pengaduan berbasis media sosial dan tatap muka," jelasnya.

Menurutnya, berbagai kanal pengaduan disediakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik bersih dan pencegahan korupsi.

"Pemerintah Kota Jakarta Selatan juga sudah berkolaborasi dengan Irbanko Kota untuk mendampingi para SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang atau jasa, serta aset fasos fasum," katanya.

Ditambahkan Munjirin, pihaknya juga mendorong agar aparatur di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan yang melihat atau mengetahui dugaan tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan daerah wajib melaporkan ke Inspektorat.

"Aparatur yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi segera laporkan ke Inspektorat untuk penanganan lebih lanjut," tandasnya.